Mahasiswa

PERBEDAAN PUBLIC RELATION DAN MARKETING, PERBEDAAN ANTARA HUMAS DENGAN PEMASARAN

05.02handreasstik66

PERBEDAAN PUBLIC RELATION DAN MARKETING

Meski tidak selalu didefiniskan secara jelas dalam praktiknya, marketing dan PR dapat dibedakan secara konseptual dan hubungannya dijelaskan.

Ø Keinginan dan kebutuhan orang adalah aspek fundamental bagi konsep marketing.

Ø Apa yang orang orang inginkan atau butuhkan akan diterjemahkan sebagai permintaan konsumen.

Ø Pemasar menawarkan produk dan jasa untuk memuaskan permintaan tersebut. Konsumen memilih produk dan jasa yang memberikan kegunaan, nilai, dan kepuasan paling besar.

Ø Terakhir, pemasar menyerahkan produk dan jasa kepada konsumen untuk ditukar dengan sesuatu yang bernilai

Menurut ahli pemasaran Philip Kotler: ”Pertukaran, yang merupakan inti dari konsep marketing, adalah proses mendapatkan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu yang sebagai imbalannya. (Philp Kotler, Marketing Management, 11, th ed. (Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2003), 12. Transaksi inilah yang membedakan fungsi marketing dua pihak saling menukar sesuatu yang bernilai bagi kedua belah pihak. Ringkasnya marketing menciptakan hubungan di mana pertukaran terjadi kepemilikan berpindah tangan. Tujuan marketing adalah menarik dan memuaskan konsumen secara terus menerus dalam rangka mengamankan “pangsa pasar” dan mencapai tujuan ekonomi perusahaan. Untuk tujuan itu, publisitas produk dan hubungan media digunakan untuk mendukung marketing. Karena spesialis PR biasanya tahu cara menulis untuk media itu, dan tahu cara bekerja menghadapi wartawan, serta tahu merancang dan mengimplementasikan program komunikasi internal, maka pemasar meminta bantuan PR dalam menjalankan program marketingnya. Ringkasnya PR yang efektif memberikan kontribusi kepada upaya marketing dengan menjada lingkungan politik dan sosial agar tetap ramah kepada perusahaan/ organisasi.

PERBEDAAN ANTARA HUMAS DENGAN PEMASARAN

Tak sedikit orang Humas merasa lebih penting dari orang Pemasaran. Sebaliknya banyak juga praktisi Marketing beranggapan lebih dibutuhkan daripada praktisi Public Relations. Terjadilah diskursus apa perbedaan Humas (Public Relations) dengan Pemasaran (Marketing). Apakah demikian juga anda?

Dalam tataran teori maupun praktek, sering muncul perdebatan tentang perbedaan Humas (Public Relations) dengan Pemasaran (Marketing). Kedua aktivitas ini sesungguhnya merupakan bagian dari komunikasi sehingga mengandung prinsip dan komponen komunikasi.

Dalam komponen itu terdapat sumber, pesan, media, khalayak atau penerima informasi serta tujuan komunikasi. Namun demikian, Humas dan Pemasaran memiliki orientasi yang berbeda secara signifikan. Mari kita cermati, perbedaan mendasar konsep Humas (Public Relations) dan Pemasaran (Marketing).

Pertama, pesan komunikasi. Aktivitas Humas dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholders (termasuk didalamnya adalah konsumen atau calon konsumen). Pemasaran mengkomunikasikan hal-hal (pesan) yang berkaitan aktivitas perusahaan yang mengandung citra tertentu.

Misalnya, Public Relations sebuah rumah sakit akan meyakinkan publik/ stakeholders berkaitan aktivitas yang mengandung citra positif dari pelayanan rumah sakit. Pada sisi lain, pihak Marketing menyajikan pesan dalam bentuk promosi atau penawaran produk atau jasa pelayanan yang disediakan rumah sakit dan berupaya mendorong konsumen/ pasien memanfaatkan produk/jasa layanan yang ditawarkan rumah sakit.

Kedua, alat menyampai pesan. Dalam kegiatan Humas, alat menyampai pesan adalah berita (news). Para praktisi Humas hanya mengirimkan informasi pada media massa dan media sosial agar memuat informasi menjadi berita yang bisa dibaca khalayak. Secara ekonomis, ongkos penyampaian pesan rendah, namun tetapi memiliki kredibilitas tinggi. Pada sisi lain, alat penyampaian pesan yg digunakan dalam Pemasaran adalah iklan.

Ketiga, penggunaan media. Dalam perspektif Public Relations, media merupakan salah satu komponen stakeholder yang penting untuk di jaga. Walau menempatkan media sebagai relasi, dalam berbagai aspek Humas (Public Relations) tidak bisa secara gampang memaksa media untuk mempublikasikan semua hal yg direlease karena itu terkait kewenangan redaksional. Pada sisi lain, pihak Pemasaran (Marketing) justru memiliki kebebasan untuk menempatkan tempat, waktu memasang iklan, sesuai dengan tarif yang dibayarkan.

Keempat, jangka waktu aktivitas. Dalam menjalankan aktivitasnya, Humas bersifat jangka panjang, dalam artian sebagai fungsi manajemen, Humas harus mampu merancang berbagai aktivitas agar organisasi atau perusahaan itu bisa bertahan sepanjang waktu. Sebaliknya Pemasaran, dari segi waktu, aktivitasnya lebih bersifat jangka pendek sesuai usia produk atau jasa yang ditawarkan.

Kelima, target atau sasaran komunikasi. Target sasaran dari aktivitas Humas menyentuh publik luas, terutama yang memiliki kepentingan terhadap kehidupan organisasi. Pada pihak lain, sasaran komunikasi Pemasaran lebih ditujukan pada mereka yang dianggap berpotensi membeli dan menggunakan jasa yang ditawarkan.

Tentu, masih ada perbedaan lain yang bisa menunjukkan aktivitas Humas dan Pemasaran seakan-akan menjadi perdebatan. Dalam praktek, sering sekali dijumpai terjadi penggabungan antara Humas dan Pemasaran demi efektivitas. Perbedaan antara Humas (public relations) dengan Pemasaran (Marketing) sesungguhnya ingin menjelaskan bahwa kedua aktivitas ini memang memiliki keunikan sehingga tidak perlu diperdebatkan. Siapa pun kedudukan anda, Humas atau Pemasaran, keunikan masing-masing akan menjadi kekuatan yang bisa mendukung kinerja rumah sakit.

Referensi :

http://publicrelationeasy.wordpress.com/2009/08/27/perbedaan-public-relation-dan-marketing/, diakses hari Minggu, tanggal 7 September 2014, pukul 21.44Wib.

http://anjaris.me/perbedaan-antara-humas-dengan-pemasaran/, diakses pada hari Minggu, tanggal 7 September 2014, pukul 21.45 Wib.

Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Dunia

04.47handreasstik66

A. Sistem Peradilan Pidana Inggris

Sampai akhir 1986, proses penuntutan bagi perkara-perkara ringan di Inggris dilakukan oleh Polisi sendiri (Police Prosecutor). Sedangkan perkara yang agak berat dilakukan oleh pengacara yang disebut Solicitor. Dan perkara-perkara yang berat disidangkan di pengadilan tinggi (tingkat banding) dengan penuntut Umum pengacara yang disebut Barrister. Namun sejak 1986 yang menentukan apakah perkara yang disidik Polisi dapat diajukan ke pengadilan atau tidak adalah Jaksa yang tergabung dalam Crown Prosecution Secvice (CPS). Dan di Inggris terdapat 31 kejaksaan atau CPS yang terdiri dari Crown Prosecutor, senior Crown Prosecutor, Assistant branch CPS, Branch prosecutor (di Indonesia setingkat Kepala Kejaksaan Negeri), dan Chief Prosecutor (setingkat Kepala Kejaksaan tinggi).

Sumber hukum dalam sistem peradilan pidana di Inggris terdiri dari :

a. Custom, merupakan sumber hukum tertua. Tumbuh dan berkembang dari kebiasaan suku Anglo Saxon pada abad pertengahan yang melahirkan Common Law. Sehingga sistem hukum Inggris disebut juga sistem anglo saxon.

b. Legislation/statute, berupa Undang-undang yang dibuat melalui parlemen.

c. Case law/judge made law, hukum kebiasaan yang berkembang di masyarakat melalui putusan hakim yang kemudian diikuti oleh hakim berikutnya melahirkan asas precedent.

Dalam sistem Common Law seperti di Inggris, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat (custom) yang dikembangkan berdasarkan putusan Pengadilan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena berlaku asas STARE DECISIS atau ASAS BINDING FORCE OF PRECEDENTS. Asas ini mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan hakim yang ada sebelumnya. Bagian putusan hakim yang harus diikuti dan mengikat adalah bagian pertimbangan hukum yang disebut sebagai ratio decidendi sedangkan hal selebihnya yang disebut obiter dicta tidak mengikat.

Dalam sistem peradilan Inggris benar salahnya terdakwa ditentukan oleh juri yang direkrut dari masyarakat biasa. Tugas hakim hanya memastikan persidangan berjalan sesuai prosedur dan menjatuhkan hukuman sesuai hukum. Oleh karena itu, tugas jaksa dan pengacara dalam persidangan adalah meyakinkan juri bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Berbeda dengan sistem civil law yang dianut di Indonesia sebagai kelanjutan dari sistem hukum yang dianut Belanda, maka tugas hakim di pengadilan lebih berat karena selain harus menentukan benar salahnya terdakwa juga menetapkan hukuman (vonis)nya.

Pada tahun 1994 telah terjadi pergeseran sistem akusator menjadi sistem inquisitor dalam hukum acara Pidana Inggris. Hal ini dilatarbelakangi karena Polisi di Inggris kesulitan untuk mengungkap atau menyelesaikan berbagai kasus yang menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat terutama terorisme. Karena tersangka berlindung dibalik kekebalan hukum yang diberikan oleh UU antara lain hak untuk diam (right to remain silent). Perubahan tersebut dilihat dari konteks keberadaan sistem hukum yang ada di dunia (civil law dan common law) ternyata saat ini bukan saatnya lagi memperdebatkan secara tajam perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

B. Sejarah Sistem Hukum Belanda dan Prancis

Walaupun Eropa Kontinental itu terdiri dari beberapa Negara, dan masing-masing mempunyai sistem hukum yang tersendiri, tetapi antara sistem-sistem hukum tersebut ada persamaannya, sistem hukum Belanda dan Prancis pada umumnya meresepsi hukum Romawi. Dengan demikian apabila menguraikan sejarah pertumbuhan hukum Belanda dan Prancis, maka kiranya dapat hal itu menggambarkan sejarah pertumbuhan hukum Eropa Kontinental pada umumnya.

Sistem hukum Belanda dan Prancis pada mulanya berasal dari hukum kebiasaan. Di Prancis kita kenal hukum kebiasaan yang dinamakan Droit de Coutumes, sedangkan di negeri Belanda kita kenal Gewoonterecht. Dengan adanya resepsi hukum Romawi maka disana perkembangan hukum kebiasaan yang sudah berkebang menjadi terputus.

Sebagaimana kita ketahui pada zaman jayanya kerajaan Romawi, eropa Barat dan Eropa Tenggara termasuk kedalam wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Dengan adanya penjajahan Romawi tersebut, maka hukum Romawi itupun dikenal oleh mereka. Hukum Romawi dianggap sebagai Ratio Sripta. Oleh sebab itu lama-kelamaan di daerah Eropa itu terjadi resepsi hukum Romawi, sehingga kemudian hukum Romawi itu tidak lagi dirasakan sebagai hukum asing.

1. Resepsi hukum Romawi kedalam hukum Eropa Barat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

a. Mulai abad pertengahan banyak mahasiswa-mahasiswa dari Eropa Barat dan Utara belajar di Universitas-universitas di Itali dan Prancis selatan. Pada zaman ini yang dipelajari oleh ahli hukum hanya hukum Romawi.

b. Adanya kepercayaan pada hukum alam yang azasi, yang dianggap sebagai suatu hukum yang sempurna dan berlaku bagi setiap tempat dan waktu (zaman). Oleh karena mereka yang menerima hukum alam itu tidak dapat melepaskan dirinya dari hukum Romawi, maka biasanya mereka menyamakan hukum alam itu dengan hukum Romawi.

Sebelum unifikasi hukum oleh Napoleon Bonaparte di seluruh Prancis berlaku hukum Germania disamping hukum Romawi. Bagian Utara dan Tengah merupakan daerah hukum local (pays de droit coutumier) dan bagian Selatan merupakan daerah hukum Romawi (pays de droit eerit). Hukum yang berlaku dibagian Utara dan Tengah adalah hukum kebiasaan Prancis kuno yang tumbuh sebagai hukum lokal yang berasal dari hukum Germania. Hukum yang berlaku dibagian Selatan terutama hukum Romawiyang telah mengalami kodifikasi dalam Corpus Iuris Civilis dari Justianus.

Mengenai perkawinan di seluruh wilayah negeri Prancis berlaku hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katholik Roma yaitu hukum kanonik, dalam Codex Iuris Canonici. Begitulah keadaan hukum di Prancis sebelum diadakan kodifikasi, yaitu tidak ada kesatuan hukum.

Pada waktu pemerintahan Louis XV, pada akhir abad 17 dan bagian pertama abad 18, meskipun cita-cita untuk membukukan seluruh hukum perdata dalam Corps de Lois, belum berhasil tetapi terbentuklah tiga buah ordonansi mengenai hal-hal yang khusus. Ketiga ordonansi itu dinamai Ordonansi Daguesseau, karena di buat oleh kanselir dari raja Louis XV, yang bernama Daguesseau, ordonansi-ordonansi tersebut adalah :

1. Lordonance sur les donations (1731).

2. Lordonance sur les testaments (1735).

3. Lordonance sur les substitutions fideicommisaires (1747).

Pada tanggal 12 agustus 1800, Napolen Bonaparte membentuk suatu panitia yang bertugas membuat kodifikasi yang terdiri dar Portalis, Trouchet, Bigot de Preameneu, dan Malleville. Yang menjadi sumber kodifikasi ialah :

1. Tulisan-tulisan Pothier, Domat, Bourjon.

2. Hukum kebiasaan, terutama kebiasaan Paris.

3. Ordonansi-ordonansi Gaguesseau.

4. Hukum yang dibentuk sejak revolusi Prancis sampai terbentuknya kodifikasi, yaitu hukum Intermediaire (hukum sementara waktu).

Hukum yang bahan-bahannya diperoleh dari sumber-sumber tersebut terdiri dari campuran azas-azas hukum Romawi, Germania dan azas-azas hukum Gereja (hukum kanonik). Kodifikasi hukum Prancis yang terbentuk pada tanggal 21 maret 1804 dengan nama Code Civil des Francais, pada tahun 1807 diundangkan lagi dengan nama Code Napoleon.

Belanda adalah salah satu Negara yang pernah dijajah oleh Prancis antara tahun 1806-1813 sehingga akibat itu disana berlaku pula Code Prancis. Setelah belanda merdeka pada tahun 1813, maka berdasarkan pasal 100 UUD Belanda tahun 1814, dibentuklah suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum Belanda yang diketuai oleh Mr.J.M.Kemper (1776-1824), yang pada tahun 1916 menyampaikan suatu rencana kodifikasi pada raja Belanda. Rencana tersebut didasarkan atas hukum Belanda kuno, sehingga tidak disetujui oleh para ahli hukum Belgia yang hendak mendasarkan kodifikasi pada Code Napoleon(pada waktu itu negeri Belanda dan Belgia bersatu).

Pada tanggal 22 november 1820 rencana Kemper ini setelah mendapat perobahan sedikit (tapi masih didasarkan atas hukum Belanda kuno), disampaikan pada Parlemen Belanda yang terkenal dengan nama Ontwerp Kemper. Ontwerp Kemper ini mendapat tantangan keras dari anggota-anggota bangsa Belgia yang dipimpin oleh Presiden pengadilan tinggi Belgia P.Th.Nicolai.

Karena Kemper meninggal dunia pada tahun 1824, maka selanjutnya pembuatan kodifikasi hukum perdata dipimpin oleh Nicolai. Nicolailah yang menyebabkan pembentukan kodifikasi hukum Belanda sebagian besar bersumberkan pada Code Napoleon dan hanya sebagian sangat kecil saja yang berdasarkan pada hukum Belanda kuno. Kodifikasi hukum perdata Belanda baru dapat diresmikan pada tahun 1838.

Meskipun kodifikasi hukum perdata Belanda itu bagian terbesar meniru Code Civil Prancis, tapi susunan yang terdiri dari empat buku itu tidak berasal dari Code Civil Prancis (yang terdiri dari tiga kitab), melainkan meniru susunan dari Instituones dalam Corpus Iuris Civilis.

Kalau tadi hukum perdata Belanda atau Prancis, banyak meresepsi hukum Romawi, maka tidak demikian halnya dengan Hukum Dagang. Perkembangan hukum dagang (1000-1500), ditandai dengan di Prancis Selatan dan Itali lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan internasional.

Ternyata bahwa hukum Romawi tidak dapat memberi penyelesaian untuk perkara-perkara yang ditimbulkan oleh perniagaan pada waktu itu lebih modern sifatnya. Karena itu di kota-kota Eropa tersebut dibuatlah peraturan-peraturan hukum baru, yang lama kelamaan menjadi himpunan peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri. Hukum yang baru ini menjadi hukum bagi golongan pedagang, yang dinamakan hukum dagang. Inilah permulaan daripada timbulnya kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional.

Sampai meletusnya revolusi Prancis, hukum dagang itu hanya berlaku bagi pedagang saja, karena golongan pedagang itu merupakan suatu kelas yang tertutup yang dinamakan Gilde. Perkembangan hukum dagang ini sangat cepat sekali. Ternyata bahwa pada abad ke-16 dan ke-17 banyak kota-kota di Prancis mengadakan pengadilan istimewa hanya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ditimbulkan dalam lapangan perniagaan, sehingga dinamakan pengadilan saudagar. Dengan adanya pengadilan saudagar ini maka hukum dagang itu menjadi hukum istimewa yaitu hukum kaum pedagang.

Hukum dagang ini pada mulanya belum ada kesatuan, tetapi lama-kelamaan diadakan kesatuan hukum dagang. Karena hubungan dalam perniagaan internasional makin erat. Sehingga pada abad ke-17 di Prancis diadakan kodifikasi hukum dagang. Oleh Colbert dibuat Ordonance du Commerce (1678), yang mengatur hukum dagang yang hanya berlaku bagi pedagang. Kemudian pada tahun 1681 diadakan Ordonance de la Marine yang mengatur hukum perniagaan laut.

Sesudah revolusi Prancis, gilde itu dihapuskan. Maka sejak itu tidak ada alasan untuk mengadakan pemisahan antara hukum perdata yang berlaku umum bagi tiap penduduk Prancis, dengan hukum yang berlaku bagi pedagang saja, apalagi karena hukum dagang ini kemudian banyak digunakan oleh bukan saudagar.

Meskipun demikian pemisahan antara hukum dagang dengan hukum perdata masih juga diteruskan. Pada tahun 1807 dibuat suatu undang-undang hukum dagang yaitu Code de Commerce, disamping Code Civil des Francais. Yang menjadi dasar dari Code de Commerce itu antara lain Ordonance de la Marine dan Ordonance du Commerce.

Hukum dagang ini mulai berlaku pada tahun 1838, yang hanya berlaku bagi pedagang saja. Tetapi sejak pertengahan kedua abad ke-19, hukum dagang ini dianggap berlaku juga bagi bukan pedagang.

Baik kodifikasi hukum Prancis, meskipun kodifikasi hukum Belanda dimaksudkan agar supaya ada kepastian hukum. Karena itu dibuatlah kodifikasi supaya tidak ada hukum diluar undang-undang (faham legisme).

Revolusi Prancis kita kenal sebagai suatu revolusi yang menumbangkan kekuasaan absolut dari raja-raja yang sebelumnya terjadi revolusi sangat merajalela, sedangkan dilain pihak hak rakyat sungguh tidak seimbang dengan kemutlakan raja. Sehingga revolusi Prancis merupakan akibat daripada aliran pikiran liberal, yang berpokok pada paham, bahwa manusia itu dilahirkan bebas dan masing-masing mempunyai hak yang sama. Aliran pikiran Liberalisme ini sangat besar pengaruhnya di Eropa, dan Amerika, dengan semboyannya Laissez faire, laissez passer.

Aliran pikiran ini menjelma dalam pembentukan hukum yang terjadi setelah revolusi Prancis, seperti misalnya pembentukan kodifikasi hukum Prancis, maupun kodifikasi hukum Belanda yang meniru dari Prancis.

Sifat individualistis ini dapat kita lihat misalnya pada ketentuan hak milik dalam hukum perdata Belanda dimana hak milik itu merupakan hak mutlak dan orang bebas menggunakan miliknya. Misalnya dapat kita lihat pada Lantaarnpaal arrest, 14 Maret 1904, dimana pada waktu itu hak milik masih begitu mutlak dan hakimnya pun masih individualistis. Sehingga perbuatan kotapraja yang pada waktu itu memerintahkan penyediaan kurang lebih satu meter persegi tanah dari seorang pemilik tanah untuk menancapkan tiang lentera untuk penerangan jalan umum, oleh hakim dianggap bertentangan dengan undang-undang, karena membatasi hak milik perseorangan.

Di Eropa sejak sekitar tahun 1900 hubungan-hubungan sosial telah mengalami perubahan yang besar sekali. Anggapan hidup yang individualistis telah diganti dengan anggapan hidup yang lebih sosialistis.

Dalam bidang hukum pun terjadi pembaharuan yaitu dengan terjadinya penyosialan hukum, yang berpendapat bahwa tiap-tiap kaidah hukum itu hendaknya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sehingga hak milik itu harus dipergunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian karena adanya perubahan srtuktur masyarakat yang melahirkan suatu struktur masyarakat baru, maka dirasakan perlunya perubahan kodifikasi yang telah ada. Perubahan kodifikasi di Prancis dan Belanda mula-mula terjadi dengan adanya yurisprudensi yang melengkapi kodifikasi.

Di Prancis misalnya terdapat putusan dari Pengadilan Tinggi Colmar tanggal 2 Mei tahun 1855, yang menyatakan bahwa hak seseorang itu tidak boleh digunakan sampai mengganggu orang lain, tanpa adanya kepentingan yang layak. Juga dinegeri Belanda kita kenal arrest 31 Januari 1919, yang memutuskan bahwa perbuatan melawan hukum itu bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kaidah sosial lainnya, seperti kesusilaan seperti azas-azas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan pada orang lain atau pada barang orang lain.

Kemudian mengenai hak milik terdapat arrest 8 November 1937 Gelderse Reclameverordening, yang mengizinkan penebangan-penebangan pohon dan tanaman lain, apabila tanaman itu membahayakan keamanan umum.

Jadi yurisprudensi tadi merupakan pelengkap daripada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kodifikasi yang selalu terbelakang oleh perkembangan zaman, sehingga tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan.

Maka keadaan masyarakat sesudah perang dunia ke-II telah begitu berubah, juga kodifikasi Belanda sendiri mengalami perubahan dengan mulai diubahnya sebagian dari B.W tahun 1938 dengan B.W tahun 1951, yang merupakan konsepsi Meyyers yang terkenal.

Dengan demikian di negeri Belanda, kita melihat cara pembentukan hukum yang terbalik daripada cara-cara yang dipergunakan di Inggris. Sebab di negeri Belanda ini pada mulanya kodifikasi, jadi undang-undang, merupakan satu-satunya sumber hukum (legisme). Tetapi terdesak oleh kebutuhan-kebutuhan yang baru, kini kodifikasi tidak lagi dianggap sebagai produk yang mengatur masyarakat secara lengkap dan sempurna.

Pengalaman membawa pengakuan, bahwa juga didalam kodifkasi terdapat Leemten, terdapat hal-hal yang belum diatur. Hal mana adalah wajar sesungguhnya, oleh karena ratio manusiapun juga tidak sempurna adanya. Akibat terlalu tegangnya undang-undang dan kodifikasi itu yurisprudensi datang membantu memerdekakan kegelisahan masyarakat, mula-mula dengan penggunaan fiksi-fiksi, tetapi mulai dengan arrest yang terkenal mengenai perbuatan yang melawan hukum itu diakuilah penggunaan penafsiran secara teleologis.

Sekalipun di negeri Belanda tidak berlaku azas Stare Decisis, akan tetapi adanya kontrol tidak langsung oleh Pengadilan-pengadilan yang lebih tinggi terhadap Pengadilan yang lebih rendah, ternyata dapat menjamin suatu Vaste Jurisprudentie di negeri itu.

Kemudian segala pembaharuan oleh yurisprudensi ini diakui, dan disempurnakan lagi dengan perubahan B.W dalam tahun 1951. Sehingga juga di negeri Belanda dan Eropa Kontinental pada umumnya, sekalipun bertitik tolak pada cara pembentukan hukum yang lain daripada sistem hukum Inggris, namun disitupun hukum, selain terdapat dalam undang-undang, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang berdasarkan hukum yang berlaku, juga dalam yurisprudensi dan hukum kebiasaan.

Ini berarti bahwa jika kita hendak mengetahui hukumnya mengenai suatu hal yang tertentu, maka tidak cukuplah untuk hanya melihat kepada undang-undang saja. Sebaliknya, ketentuan dalam undang-undang ini harus ditinjau dalam hubungan dengan yurisprudensi tertentu mengenai hal yang bersangkutan ini. Inilah yang akan menunjukan keadaan hukum yang sebenarnya.

C. Sistem Hukum Belanda

Di negara Belanda, hukum yang mula-mula berlaku adalah hukum kebiasaan yaitu hukum Belanda kuno. Namun akibat penjajahan Perancis (1806 1813) terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan Code Civil.

Tahun 1814, setelah Belanda merdeka dibentuklah panitia yang dipimpin oleh J.M. Kemper untuk menyusun kode hukum Belanda berdasarkan Pasal 100 Konstitusi Belanda. Konsep kode hukum Belanda menurut Kemper lebih didasarkan pada hukum Belanda kuno, namun tidak disepakati oleh para ahli hukum Belgia (pada saat itu Belgia masih bagian dari negara Belanda), karena mereka lebih menghendaki Code Napoleon sebagai dasar dari konsep kode hukum Belanda.

Setelah Kemper meninggal (1824), ketua panitia diganti oleh Nicolai dari Belgia. Akibatnya kode hukum Belanda sebagian besar leih didasarkan pada Code Napoleon dibandingkan hukum Belanda kuno. Namun demikian susunannya tidak sama persis dengan Code Napoleon, melainkan lebih mirip dengan susunan Institusiones dalam Corpus Juris Civils yang terdiri dari empat buku.

Dalam hukum dagang Belanda tidak berdasar pada hukum Perancis melainkan berdasar pada peraturan-peraturan dagang yang dibuat sendiri yang kemudian menjadi himpunan hukum yang berlaku khusus bagi para golongan pedagang. Sejarah perkembangan hukum dagang Belanda ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dagang yang di Perancis Selatan dan di Italia.

Sampai meletusnya Revolusi Perancis, hukum dagang hanya berlaku bagi golongan pedagang saja (kelompok gilde). Perkembangan hukum dagang ini cepat sekali yaitu sebagai berikut pada abad XVI-XVII adanya Pengadilan Saudagar guna menyelesaikan perkara-perkara perniagaan, pada abad XVII adanya kodifikasi hukum dagang yan belum sepenuhnya dilaksanakan, tahun 1673 dibuat Ordonance du Commerce oleh Colbert, dan tahun 1681 lahir Ordonance du Marine.

Sesudah revolusi Perancis, kelompok gilde dihapus dan hukum dagang juga diberlakukan untuk yang bukan pedagang, sehingga hukum dagang dan hukum perdata menjadi tida terpisah. Walau dalam kenyataannya pemisahaan tersebut tetap terjadi.

Mengenai kodifikasi dapat diketengahkan, bahwa maksud dari kodifikasi adalah agar adanya kepastian hukum secara resmi dalam suatu sistem hukum tertentu. Akan tetapi masyarakat terus berkembang, sehingga hukumnya dituntut untuk ikut terus berkembang. Dengan metode kodifikasi dalam suatu sistem hukum yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat, karena banyak masalah-maslaah yang tak mampu diselesaikan oleh kodifikasi hukum.

Kodifikasi tidak lagi dianggap sebagai suatu produk yang dapat mengatur masyarakat secara keseluruhan dan secara sempurna, melainkan masih tercipta kekosongan hukum dalam arti masih banyak hal-hal yang belum diatur. Maka alam menyelesaikan masalah-masalah yang belum diatur tersebut dipergunakan yurisprudensi dan penafsiran teleologis di samping kodifikasi. Meskipun di negara Belanda tidak berlaku asas stare decisses seperti di Inggris, yurisprudensi tetap dapat terjamin karena adanya kontrol dari pengadilan yang lebih tinggi terhadap pengadilan yang lebih rendah.

Dengan demikian bila dibandingkan dengan perkembangan hukum di Inggris, maka perkembangan hukum di Belanda adalah terbalik. Mula-mula kodifikasi yang kemudian menjadi undan-undang menjadi bukanlah satu-satunya sumber hukum (legisme), karena kodifikasi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian, selain itu yurisprudensi juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Belanda.

Jadi, Sistem Hukum Belanda menganut sistem kodifikasi sebagaimana juga kita mengenalnya dengan beberapa kitab, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan. Sistematika yang dipakai merupakan adopsi dari hukum Napoleon.

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan Kodifikasi dari hampir keseluruhan aturan mengenai hubungan pribadi dengan pribadi. BW ini dibuat berdasarkan system konkordansi sejak pemerintahan Napoleon di Perancis. Sebelum dilakukan kodifikasi, setiap wilyah di Belanda memiliki aturannya masing-masing yang sebagian besar mengacu pada aturan Roma. Tidak ada kesatuan hukum. Namun hal ini tidak bertahan lama karena setiap aturan tidak mampu mengikuti dinamisme perkembangan pemerintahan dan politik. Pada tahun 1531, Charles V, Raja Spanyol di Belanda, memerintahkan agar dilakukan suatu kodifikasi dari hukum-hukum yang berlaku di masyarakat untuk membentuk suatu unifikasi hukum. Perintah tersebut lah merupakan awal dibentuknya BW yang memakan waktu cukup lama hingga akhirnya disahkan oleh Parlemen Belanda pada tahun 1838.

Sejak terbentuk, pada tahun 1838, Burgerlijk Wetboek telah mengalami beberapa kali amandemen dan reformasi besar pada tahun 1992 mengikuti pergerakan hukum dengan dinamismenya. Tetapi penerapan di Indonesia, sebagai konsekuensi logis dari asas konkordansi, masih tetap menggunakan BW yang dibuat pada tahun 1838 (kecuali dicabutnya aturan mengenai Hipotik dan beberapa perubahan pada pasal-pasal sebagai konsekuensi dari lahirnya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria di Indonesia) dan masih dapat mencakup hampir keseluruhan aspek yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Setiap pasal dalam BW membahas secara detail mengenai aturan yang membatasi setiap hubungan antar individu. Meskipun BW ini bersifat terbuka yakni dapat membuat aturan baru selama tidak bertentangan dengan undang-undang; ketertiban umum; dan kesusilaan, seperti halnya diatur dalam pasal 1338 BW, namun tetap melindungi dan memberikan batasan hubungan individu sampai hal terkecil. Kita ambil contoh aturan mengenai batas pekarangan sehingga apabila terjadi suatu hal, dapat diketahui konsekuensi hukumnya. Hal ini lah yang membuat saya benar-benar kagum. Bagaimana bisa orang-orang pada tahun 1800 membuat aturan sedetail itu yang masih dapat mengikuti dinamisme dan perkembangan zaman hingga saat ini.

Selain itu, berdirinya Peradilan Internasional seperti Mahkamah Internasional, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International Criminal Justice serta International Criminal Court di Belanda juga membuat saya semakin kagum karena membuktikan bahwa system peradilan mereka, terutama Criminal Justice System, diakui secara Internasional.

Ada asumsi bahwa hukum Belanda sama dengan hukum prancis. Padahal setiap negara mempunyai karakter hukum masing-masing. Di Prancis, Gereja tidak punya hak atas tanah dan hak atas tanah dijadikan uniform. Sedangkan di Belanda, gereja memiliki hak atas tanah yang mutlak. Sejarah Prancis dimana pemerintah sangat kuat dan masyarakat berlapis lapis maka parlemen dan peradilan menjadi perwakilan dan alat dr negara yang abusif. Sebaliknya di belanda peradilan adalah alat masyarakat dalam mendukung ekonomi dan perdagangan.

Pengadilan Belanda lebih mengutamakan kepastian hukum dan peradilan menjadi identitas wilayah. Belanda mengutamakan organisasi masyarakat, sedangkan di Prancis atau portugal organisasi masyarakatnya sangat lemah. Pelaksanaan sistem hukum di Belanda lebih mirip dengan di Inggris. Sedangkan di Perancis, hakimnya kurang mendapat kepercayaan karena trauma sejarah bahwa sistem peradilan adalah sistem yang mengokohkan kekuasaan penguasa.

Sebaliknya, kondisi di Belanda, hakim merupakan profesi yang mendapatkan kepercayaan dari publik. Bahkan dalam pelaksanaan putusan di belanda dilakukan oleh juru sita yang bersifat otonom dan pengadilan tidak berhubungan sama sekali dg pelaksanaan putusan. Sampai batas nilai 25ribu euro, juru sita bisa mengambil tindakan apapun atas pelaksanaan putusan. Namun setiap minggu juru sita harus melaporkan tentang harta kekayaan dan laporan2 lainnya. Termasuk harta kekayaan istri dan anaknya. Sementara di banyak negara pelaksanaan putusan dipegang oleh pengadilan. Jika pelaksanaan putusan tidak sesuai dengan panduan pengadilan maka juru sita harus selalu meminta petunjuk pada pengadilan.

D. Sistem Hukum Perancis

Menurut Soenaryati (1986 : 108) secara kronologis perkembangan Hukum di Prancis adalah sebagai berikut:

Prancis adalah salah satu Negara di Eropa Kontinental yang meresepsi Hukum Romawi. Sebelum adanya unifikasi hukum oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, Hukum yang berlaku di Perancis bermacam-macam yaitu hukum Germania (Jerman) dan hukum Romawi. Di bagian utara dan tengah berlaku hukum lokal (pays de droit coutumier) yakni hukum kebiasaan Perancis kuno yang berasal dari hukum Jerman, sedangkan pada daerah selatan yang berlaku adalah hukum Romawi (pays de droit ecrit) yakni telah dikodifikasi dalam Corpus Juris Civils dari Kaisar Romawi Justinian I. Di samping hukum perkawinan adalah hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik ialah hukum Kanonik dalam Codex Iuris Canonici dan berlaku di seluruh Perancis.

Dengan berlakunya berbagai hukum tersebut, maka di Perancis dirasakan tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum. Oleh karena itu timbul kesadaran akan pentingnya kesatuan hukum/unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini akan dituangkan ke dalam suatu buku yang bernama Corpus de lois Gagasan unifikasi hukum ini sesungguhnya telah timbul sejak abad XV (Raja Louis XI) yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai parlemen propinsi pada abad XVI dan para ahli hukum seperti Charles Doumolin (1500 1566), Jean Domat (1625 1696), Robert Joseph Pothier (1699 1771), dan Francois Bourjon.

Namun pada akhir abad XVIII dapat diterbitkan tiga buah ordonansi mengenai hal-hal yang khusus dan yang diberi nama ordonansi daguesseau. Ordonansi yang dimaksud adalah Lordonance sur les donations (1731), Lordonance sur les testaments (1735), dan Lordonance sur les substituions fideicommisaires (`1747).

Tanggal 21 Maret 1804 terwujudlah kodifikasi Perancis dengan nama Code Civil des Francais yang diundangkan sebagai Code Napoleon pada tahun 1807. Kodifikasi hukum ini merupakan karya besar dari Portalis selaku anggota panitia pembentuk kodifikasi hukum tersebut, selain itu kodifikasi hukum ini merupakan kodifikasi hukum nasional yang pertama dan terlengkap serta dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Sehingga pada saat itu timbulah paham Legisme dengan mottonya Di luar undang-undang tidak ada hukum.

Sumber hukum kodifikasi tersebut merupakan campuran asas-asas hukum Jerman dan hukum Gereja (hukum Kanonik) yaitu hukum kebiasaan (coutumes), terutama kebiasaan Paris (coutume de Paris), ordonansi-ordonansi Daguesseau, tulisan-tulisan dari pakar hukum seperti Poithier, Domat, dan Bourjon, serta hukum yang dibentuk sejak revolusi Perancis sampai terbentuknya kodifikasi hukum tersebut.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa di negara Perancis yang semula memberlakukan bermacam-macam hukum dengan berbagai tahap, akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan/diundangkan buku Code Civil des Francais atau Code Napoleon yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia.

Perancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil; yang berarti, hukum berasal dari peraturan tertulis, oleh sebab itu hakim tidak membuat hukum, tapi mengartikannya (meskipun jumlah penerjemahan hakim dalam beberapa hal menjadikannya sama dengan hukum kasus). Prinsip dasar peraturan hukum tercantum dalam Kode Napoleon. Dalam perjanjian dengan prinsip Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara hukum seharusnya hanya mlarang aksi yang merugikan masyarakat. Seperti Guy Canivet, presiden pertama Mahkamah Kasasi, menulis mengenai pengelolaan penjara:

Kebebasan adalah peraturan, dan larangannya adalan pengecualian; larangan kebebasan apapun harus dibuat oleh Hukum dan harus mengikuti prinsip kewajiban dan perbandingan.

Berarti, Hukum harus mengeluarkan larangan hanya apabila dibutuhkan, dan bila ketidaknyamanan disebabkan oleh larangan ini tidak melebihi ketidaknyamanan yang diwajibkan larangan untuk pemulihan. Dalam praktik, tentunya, ideologi ini sering gagal ketika hukum dibuat.

Hukum Perancis terbagi menjadi dua bagian utama: hukum pribadi dan hukum umum. Hukum pribadi meliputi, biasanya, hukum sipil dan hukum kriminal. Hukum umum meliputi, hukum administratif dan hukum konstitusional. Tetapi, dalam praktik, hukum Perancis terdiri dari tiga bagian utama: hukum sipil, hukum kriminal dan hukum administratif.

Perancis tidak mengakui hukum agama, ataupun pengakuan keyakinan religius atau moralitas sebagai motivasi untuk penetapan larangan. Sebagai konsekuensi, Perancis tidak lagi memiliki hukum pengumpatan atau hukum sodomi (terakhir dihapus tahun 1791). Tetapi “serangan terhadap kesusilaan umum” (contraires aux bonnes murs) atau perusak perdamaian (trouble l’ordre public) telah digunakan untuk menekan kembali ekspresi publik atas homoseksualitas atau prostitusi jalanan.

Kesimpulan

Sistem yang dianut oleh Negara-negara Eropa Kontinental khususnya Belanda dan Prancis yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law.

Disebut demikian karena Hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus Corpus Iuris Civilis. Sistem Civil Law dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental sehingga kerap disebut juga sistem kontinental.

Sistem Hukum Eropa Kontinental awalnya diterapkan pada masa Romawi, kemudian dimasukkan ke dalam sistem hukum di negara-negar Eropa Barat, seperti Jerman, Perancis dan di negara-negara jajahannya seperti Belanda, Belgia dan sebagainya.

Ciri-cirinya :

1. Membedakan secara tajam antara hukum perdata dan hukum publik

2. Membedakan antara hak kebendaan dan perorangan

3. Menggunakan kodifikasi

4. Keputusan hakim terdahulu tidak mengikat

Seperti yang berlaku di negara-negara Eropa yang lebih mementingkan kodifikasi, ilmu hukum kontinental ini sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi. Sering dikenal juga sebagai sistem hukum Civil Law. Sebagian besar negara-negara Eropa daratan dan daerah bekas jajahan atau koloninya; ex: Jerman, Belanda, Perancis, Italia, negara-negara Amerika Latin dan Asia.

Berkembang di negara-negara Eropa (istilah lain Civil Law = hukum Romawi). Dikatakan hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa Pemerintahan Kaisar Yustinianus abad 5 (527-565 M). Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus yang disebut Corpus Juris Civilis (hukum yang terkodifikasi).

Corpus Juris Civilis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda). Artinya adalah menurut sistem ini setiap hukum harus dikodifikasikan sebagai daar berlakunya hukum dalam suatu negara.

Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Romawi yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu Hukum Romawi yang terkodifikasi dan Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi.

Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga Undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi.

Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain.

Hukum Romawi-Jerman merupakan hukum yang berlaku di Eropa Kontinental yaitu negara-negara yang dahulunya mengikuti hukum Romawi. Ciri-ciri daripada hukum Romawi-Jerman ini adalah terbaginya hukum ini ke dalam dua kelompok hukum yaitu Pertama, hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Kedua, hukum yang mengatur hubungan perdata (hubungan antar perorangan).

Terbentuknya hukum Romawi-Jerman ini di Eropa daratan itu disebabkan oleh beberapa faktor yakni :

1. Terjadinya penjajahan negara-negara di Eropa Kontinental oleh bangsa Romawi,

2. Karena bangsa di Eropa Kontinental menganggap hukum Romawi lebih sempurna,

3. Banyaknya mahasiswa yang mempelajari hukum Romawi di Italia yang setelah kembali menerapkan hukum tersebut di negaranya sendiri,

4. Universitas di Jerman mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan serta menyebarluaskan hukum romawi di Eropa Kontinental.

Oleh karenanya, negara-negara di Eropa Kontinental yang semula menggunakan hukum kebiasaan meresepsi hukum Romawi sehingga hukumnya sendiri menjadi lenyap.

Di negara Perancis yang semula memberlakukan bermacam-macam hukum dengan berbagai tahap, akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan buku Code Civil des Francais atau Code Napoleon yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia.

Perkembangan hukum di Belanda adalah mula-mula berdasar pada kodifikasi yang kemudian menjadi undang-undang menjadi bukanlah satu-satunya sumber hukum (legisme), karena kodifikasi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian, selain itu yurisprudensi juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Belanda.

E. Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) atau Undang-undang No.8 tahun 1981, sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHP dilaksanakan oleh 4 sub sistem yaitu :

1. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian.

2. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan.

3. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim.

4. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).

Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu. Menilik sistem peradilan pidana terpadu yang diatur dalam KUHAP maka keempat komponen penegakan hukum Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan seharusnya konsisten menjaga agar sistem berjalan secara terpadu. Dengan cara melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diberikan oleh Undang-undang. Karena dalam sistem Civil Law yang kita anut, Undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi. Karena disana (dalam Hukum Acara Pidana) telah diatur hak dan kewajiban masing-masing penegak hukum dalam subsistem peradilan pidana terpadu maupun hak-hak dan kewajiban tersangka/terdakwa.

Referensi :

1. http://wahidabdurahman.blogdetik.com/?p=10#more-10, diakses pada hari Kamis, 28 Agustus 2014, pukul 21.00Wib.

2. http://ilmu-hukum-indonesia.blogspot.com/2010/08/hukum-pidana-perbandingan.html, diakses pada hari Kamis, 28 Agustus 2014, pukul 21.20Wib.

featured tulisan

Pemilihan Kepala Daerah Serentak: Praktik dan Potensi Konflik

06.19handreasstik66

Oleh : Arif Wibowo[1]

Pemilihan Kepala Daerah Negara-Negara di Dunia

Kepala Daerah merupakan salah satu jabatan politik yang biasanya di hampir semua negara pengisiannya dilakukan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat. Di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Latin, pemilihan kepala daerah dikenal dengan istilah local election atau regional election[2], kecuali Australia dan Kanada yang menggunakan istilah Local Goverment Election.[3] Walaupun menggunakan istilah berbeda, baik local election, regional election maupun local goverment election ketiganya merujuk pada pemilihan secara langsung.

Baik di negara-negara federal (federal states) maupun di negara-negara kesatuan (unitary states) semua kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebab di kedua negara tersebut walaupun bentuk negaranya berbeda namun pemerintah daerahnya berbentuk sama yaitu sama-sama sebagai daerah otonom sebagai konsekuensi dari praktik desentralisasi. Memang lazimnya desentralisasi politik (political dezentralition) sebagai wujud penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelayanan publik lebih populer di negara-negara kesatuan karena bentuk kedaulatannya tunggal. Pemerintah pusat adalah satu-satunya penyelenggara pemerintahan dan daerah adalah bagian dari pemerintah pusat. Untuk mempercepat pembangunan karena luasnya wilayah administrasi, pemerintah pusat lalu menyerahkan sebagian urusannya kepada daerah yang kemudian dikenal dengan istilah desentralisasi. Namun praktik ini juga terjadi di negara berbentuk federal, misalnya Amerika Serikat. Setiap negara bagian juga memiliki pemerintah daerah. Dan negara-negara bagian tersebut juga menerapkan desentralisasi kepada pemerintah daerahnya dalam rangka percepatan pembangunan. Perbedaan pokoknya sangat sederhana, jika negara federal pemerintahnnya terpola ke dalam 3 (tiga) struktur tingkatan yaitu pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan daerah otonom, sedangkan negara kesatuan terpola ke dalam 2 (dua) struktur tingkatan yaitu pemerintah pusat dan daerah otonom.[4]

Perbedaannya hanya terletak apakah pemilihan kepala daerah tersebut dilaksanakan secara serentak atau secara sendiri-sendiri. Untuk pilkada serentak praktiknya dilakukan di negara-negara Amerika Latin khususnya Brazil dan Filipina. Di Brazil maupun Filipina pemilihan kepala daerahnya sama-sama diserentakkan dengan pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen nasional dan lokal. Perbedaannya hanya terletak ditujuannya saja. Jika di Brazil tujuan utamanya adalah dalam rangka penguatan sistem presidensial sementara di Filipina adalah dalam rangka efisiensi biaya penyelenggaraan Pemilu. Penguatan sistem presidensial sebagai tujuan utama keserentakan di Brazil karena keserentakan tersebut membawa coattail effect (efek mengikuti jejak) dimana pemilih cenderung akan ikut memilih parpol dan kepala daerah pendukung presiden pilihannya. Dengan demikian dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dari parlemen nasional sampai parlemen lokal bersifat congruent (senafas) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan stabil.[5] Sementara di Filipina keserentakan tersebut dapat mereduksi biaya penyelenggaraan pemilu khususnya pasca rejim Ferdinand Marcos.[6]

Sepintas tentang Metode Pengisian Jabatan

Jika mengkaji metode pengisian jabatan sebagai alat untuk membantu dalam membedah metod pengisian jabatan kepala daerah, rujukan referensi akan mengarah pada pendekatan Logeman, karena selain jabarannya yang lengkap, juga penelitiannya didasarkan pada pemerintahan di Belanda dan Hindia Belanda, yang kemudian teori jabatan Logeman tersebut diikuti oleh sarjana-sarjana Indonesia seperti Harun Alrasid dan Bagir Manan.

Penelitian Logeman dalam hukum tata negara Hindia Belanda, pengisian jabatan dipraktikkan dalam beberapa cara, diantaranya pewarisan, pengangkatan, pemilihan, dan pemangkuan karena jabatan (ex officio). Metode lain adalah dengan cara undian, penggantian giliran menurut susunan tingkatan tertentu, juga bentuk campuran seperti pewarisan melalui pemilihan sebagaimana dikenal di Belanda. Bagi pengangkatan oleh suatu majelis sering dipakai isitilah pemilihan namun dalam peraturan pemilihan acapkali dipakai istilah pengangkatan.[7] Jika mengacu kepada Harun Alrasid, pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara pengangkatan, pemilihan, pewarisan yang sifatnya turun menurun, penggiliran atau rotasi, pemangkuan karena jabatan (ex officio) dan lain sebagainya.[8] Diperkuat Bagir Manan, berdasarkan kriteria pertanggungjawaban, pengisian jabatan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: pengisian jabatan dengan pemilihan; pengisian jabatan dengan pengangkatan, pengisian jabatan yang sekaligus mengandung pengangkatan dan pemilihan (yang berfungsi sebagai pernyataan dukungan).[9]

Dari berbagai varian metode pengisian jabatan tersebut pada dasarnya hanya ada 2 (dua) pilihan yakin pengisian jabatan dibuat dengan menggantungkan pada persetujuan kehendak rakyat atau tidak tergantung pada kehendak rakyat.[10]

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Jika melihat sistem pengisian jabatan Kepala Daerah (dan Wakil Kepala Daerah) dalam sejarah pemerintahan Indonesia ternyata tidak serta merta dipilih secara langsung oleh rakyat. Pengisian jabatan pernah dilakukan dengan cara pengangkatan, penetapan, pemilihan tidak langsung dan pemilihan secara langsung. Setidaknya terdapat 6 (enam) periodesasi pengisian jabatan yang berbeda.

Periodesasi pertama, pengisian jabatan dengan pengangkatan. Pada masa awal pemerintahan Indonesia, pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan pengangkatan, Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dan Kepala Daerah Kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.[11]

Periodesasi Kedua, pengisian jabatan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden untuk Gubernur dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Bupati/Walikota.[12] Sedangkan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah hanya berlaku untuk daerah istimewa.

Periodesasi ketiga, pengisian jabatan kembali melalui pengangkatan, Kepala Daerah Provinsi oleh Presiden, Kepala Daerah Kabupaten oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan DPRD. Pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan cara yang sama, diambil 2 (dua) sampai 4 (empat) orang diantara anggota DPRD[13].

Periodesasi keempat, pengisian jabatan Kepala Daerah yang dicalonkan dan dipilih oleh DPRD, akan tetapi DPRD harus memilih minimal 2 (dua) orang untuk ditetapkan oleh Presiden untuk Kepala Daerah TK I dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Kepala Daerah TK II. Sedangkan untuk pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan, tanpa melalui pemilihan oleh Presiden untuk daerah TK I dan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan persetujuan DPRD.[14]

Periodesai Kelima, pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan melalui pemilihan oleh DPRD.[15]

Periodesasi keenam, pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat.[16]

Babak baru pengisian jabatan Kepala Daerah dilakukan melalui pilkada (pemilihan Kepala Daerah) serentak saat ini adalah periode ke-7 dalam sejarah pengisian jabatan Kepala Daerah di Indonesia melalui terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang menyatakan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Selanjutnya Pasal 3 menyebutkan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kedua Pasal di atas menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia.

Pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang. UU terbaru tersebut juga telah mengatur sekaligus menetapkan jadwal penyelenggaraan Pilkada secara langsung dan serentak sebagai norma hukum serta dilakukan secara bergelombang sebagai berikut :

1. Pilkada serentak gelombang pertama pada Desember 2015 untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan pada semester pertama tahun 2016.

2. Pilkada serentak gelombang kedua pada Februari 2017 untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017.

3. Pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018 untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019.

4. Pilkada serentak gelombang keempat pada 2020 untuk Kepala Daerah hasil pemilihan Desember tahun 2015.

5. Pilkada serentak gelombang kelima pada 2022 untuk Kepala Daerah hasil pemilihan pada Februari tahun 2017.

6. Pilkada serentak gelombang keenam pada 2023 untuk Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018.

7. Dilakukan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2027.

Pilkada serentak Nasional di 541 daerah otonom (baik Provinsi, Kabupaten dan Kota) akan dilaksanakan pada Tahun 2027. Menuju Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2027 akan dimulai dengan 3 (Tiga) gelombang yaitu 9 Desember 2015, Februari 2017 dan Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Periode Pilkada Serentak	Provinsi	Kabupaten	Kota	Jumlah
9 Desember 2015	9	224	36	269
Februari 2017	7	76	18	101
Juni 2018	17	115	39	271
Jumlah	33	415	93	541

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, KPU adalah lembaga yang ditunjuk Undang-undang untuk menyelenggarakan Pilkada serentak. Berdasarkan hukum KPU-lah yang kemudian memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab mengatur hal-hal teknis pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia.

Melalui Peraturan KPU, KPU mengatur dan melaksanakan hal-hal teknis tahapan Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia. Adapun peraturan teknis yang krusial terkait Pilkada serentak 2015 yang sudah diterbitkan KPU adalah sebagai berikut :

PKPU Nomor 2 Tahun 2015 – Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PKPU Nomor 4 Tahun 2015 – Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PKPU Nomor 5 Tahun 2015 - Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PKPU Nomor 7 Tahun 2015 - Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PKPU Nomor 8 Tahun 2015 – Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PKPU Nomor 9 Tahun 2015 – Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PKPU Nomor 10 Tahun 2015 - Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
PKPU Nomor 11 Tahun 2015 - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
PKPU Nomor 12 Tahun 2015 - Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tahapan Pilkada serentak Tahun 2015

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan rincian tahapan yang secara garis besar ditentukan dalam Pasal 5 Undang-undang tersebut. Melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU menetapkan Tahapan krusial Pilkada serentak 2015 sebagai berikut :

No.	Tahapan	Waktu
1.	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	24 Juni 2014 s/d 2 Oktober 2015
2.	Pendaftaran Paslon sampai dengan penetapan Paslon	26 Juli s/d 24 Agustus 2015
3.	Sengketa TUN	24 Agustus s/d 17 Nopember 2015
4.	Kampanye	27 Agustus s/d 5 Desember 2015
5.	Masa Tenang	6 s/d 8 Desember 2015
6.	Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pilkada serentak	5 Oktober s/d 8 Desember 2015
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	9 Desember 2015
8.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara
	- PPK (tingkat Kecamatan)	10 s/d 16 Desember 2015
	- KPU Kabupaten/Kota	16 s/d 18 Desember 2015
	- KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur	18 s/d 19 Desember 2015
9.	Penetapan pasangan calon terpilih
	- Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	21-22 desember 2015

	- Gubernur dan Wakil Gubernur	22-23 Desember 2015
10.	Sengketa Hasil Pemilihan (sejak pendaftaran s/d putusan)	18 desember s/d 12-13 Februari 2015
11.	Penetapan Pasangan calon terpilih Pasca Putusan MK
	- Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota	12-13 Februari 2015
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	13-14 februari 2015

Tahapan-tahapan krusial di atas menjadi titik pijak bagi semua stakeholder pilkada dan terutama pihak Kepolisian Negara RI dalam rangka pengamanan wilayah dengan segala kemungkinan potensi konflik dilapangan.

Tahap Pilkada serentak 2015 sudah memasuki tahapan Kampanye setelah sebelumnya KPU menetapkan Pasangan Calon yang dinyatakan lolos pada tahap verifikasi pencalonan.

Berdasarkan Data KPU RI, Pilkada serentak 2015 diikuti pasangan calon sebagai berikut.[17]

Wilayah	jumlah	Perseorangan	Parpol	Jumlah
Provinsi	9	1	19	20
Kabupaten	221	114	577	691
Kota	36	20	90	110
Total Paslon	266	135	586	821

Adapun 3 dari 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2015 belum melakukan penetapan karena hanya memiliki pasangan calon tunggal yaitu : (1). Kabupaten Blitar, Jawa Timur, (2). Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT dan (3). Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun demikian, berdasarkan putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 untuk ketiga daerah tersebut akhirnya dapat dilangsungkan pilkada, tanpa perlu ditunda hingga tahun 2017.

Potensi masalah Pilkada serentak 2015

Secara umum, potensi permasalahan Pilkada serentak 2015 tidak jauh berbeda dengan pilkada sebelumnya. Dengan demikian masalah yang dialami pada saat pilkada sebelum dilakukan secara serentak berpotensi sama serta berulang dalam Pilkada serentak 2015. Kurang lebih potensi masalah pilkada serentak adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Regulasi yang berkejaran dengan Tahapan

Masalah regulasi ini mencakup semua aspek baik Undang-Undang, Peraturan KPU maupun Putusan MK yang mau tidak mau berkonsekuensi mengubah aturan teknis pelaksanaan Pilkada serentak 2015.

Setidaknya ada 5 (lima) Putusan MK yang mempengaruhi pelaksaan teknis Pilkada serentak 2015. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai UU yaitu :

No.	Pasal UU 8 Tahun 2015	Inti Amar Putusan MK
1.	Pasal 7 huruf r Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
2.	Pasal 7 huruf s Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota kepada Pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada Pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota bagi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD
3.	Pasal 7 huruf g Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
4.	Pasal 7 huruf t Mengundurkan diri sebagai anggota TNI, Polri, dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon Pasal 7 huruf u Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota
5.	Pasal 49 Ayat (9), Pasal 50 Ayat (9), pasal 51 Ayat (2) dan pasal 52 Ayat (2).	Dalam putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, pasal-pasal tersebut menjadi pasal kondisional bersyarat dan demi hukum menjadi dasar bagi penetapan pasangan calon tunggal dalam Pilkada serentak.

Putusan-putusan MK di atas, secara yuridis dan sosiologis secara nyata berdampak pada pelaksanaan tahapan pilkada serentak dilapangan, baik dalam arti positif maupun negatif.

Yang patut dicermati adalah munculnya masalah akibat ketidaksempurnaan regulasi (UU maupun PKPU) sehingga berpotensi memicu konflik yang tidak mampu diakomodir secara damai, terutama terkait masalah pencalonan yang disertai isu politik uang.

2. Masalah teknis administrasi data pemilih sebagai dasar bagi pelaksanaan Pilkada serentak yang bersih dan demokratis.

Masalah daftar pemilih dalam setiap penyelenggaraan pilkada maupun pemilu selalu sama yang meliputi sumber data, pemutakhiran data yang tidak optimal hingga selalu memunculkan data ganda dan pemilih yang tidak terdapat dalam data pemilih yang berpotensi digunakan sebagai instrumen kecurangan dan atau bahkan ada kesengajaan membuat “data pemilih siluman”. Kecurangan dengan menggunakan data pemilih secara tehnis hanya mungkin dilakukan oleh paslon petahana bekerjasama dengan penyelenggara.

3. Masalah Pencalonan

Masalah pencalonan selalu menjadi isu sentral dalam setiap pilkada. Dalam Pilkada serentak 2015 isu pencalonan bersifat politis yang muncul terkait konflik kepengurusan internal partai maupun langkah politik pragmatik partai atau gabungan partai dalam rangka menjegal paslon lainnya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada.

Secara faktual, isu pecalonan, terutama fenomena calon tunggal tidak jarang berkait dengan penyelenggara. Pada konteks ini, independensi penyelenggara dipertaruhkan. Tak pelak, konpromi politik lantas tak terhindarkan yang tercermin oleh adanya “perlakuan khusus terhadap paslon tertentu” pada tahap pendaftaran pasangan calon.

Masalah calon tunggal yang baru saja diputuskan oleh MK setelah penetapan pasangan calon bersamaan dengan berlangsungnya masa kampanye tentu berpotensi memantik masalah politik baru terkait pengaturan kampanye.

Penting untuk digarisbawahi bahwa sengketa pencalonan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai berpotensi memicu konflik kekerasan antar pendukung kandidat dengan penyelenggara.

4. Masalah Politik Uang

Masalah penegakan hukum terhadap politik uang selalu menjadi masalah yang sama dalam setiap penyelenggaraan pilkada dan bahkan pemilu. Selain aturan yang lemah, secara sosiologis dan politis, politik uang agaknya dianggap sebagai kelaziman, diperlakukan secara permisif sebagai konsekuensi sistem demokrasi berbasis pemilihan langsung dengan suara terbanyak.

5. Masalah Penggunaan Fasilitas jabatan serta pengerahan dukungan PNS yang berpotensi menimbulkan konflik di lapangan.

Kompas pernah melansir nama-nama Petahana yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2015 yang bersumber dari website KPU. Setidaknya ada 125 pasangan calon Petahana yang memiliki potensi menggunakan jabatannya untuk memenangkan pertarungan politik dalam Pilkada Serentak.[18]

6. Masalah konflik dan kekerasan

Secara umum konflik dan kekerasan dalam pilkada selalu bersumber dari ketidakpuasan kandidat dan atau pendukungnya terhadap kinerja penyelenggara terutama pada tahapan pencalonan dan penetapan hasil pemilihan. Konflik dan kekerasan terjadi karena pasangan calon merasa diperlakukan “tidak adil”. Isu pemicunya biasanya adalah pembiaran terhadap politik uang dan keterlibatan aparatus pemerintah yang mendukung pasangan calon petahana sebagai salah satu kontestan.

Terkait potensi konflik dan kekerasan, patut diberikan perhatian khusus bagi daerah-daerah sebagai berikut :

- Daerah yang memiliki riwayat kekerasan tinggi;

- Daerah dimana para petahana bertarung berhadapan maupun melawan non petahana, terutama yang sebelumnya pernah dikalahkan

- Daerah dimana hanya ada 2 (dua) pasangan calon.

7. Masalah Sengketa Hasil Pemungutan Suara di MK

Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 mengamanatkan penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilkada diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Seakan menjadi “ konsensus dan tradisi ” bagi setiap kontestan pilkada bahwa muara ketidakpuasan politik adalah dengan bersengketa di MK. Membayangkan MK memeriksa dan mengadili kemungkinan ratusan permohonan perselisihan penetapan suara hasil pilkada di 269 daerah dengan hasil yang adil dan demokratik pasti tidaklah mudah.

Berkaca dari pengalaman masa lalu besar harapan diletakkan dipundak MK agar mampu memutus perkara dengan adil dan demokratik agar tidak terulang kasus Pilkada Kotawaringin Barat dan Bali. Kita semua tentu tidak menginginkan betapa konflik dan kekerasan justeru hadir paska terbitnya putusan MK terkait sengketa hasil. Untuk itu MK seyogyanya konsisten pada norma-norma yang telah ditentukan oleh UU bahwa yang diadili dan diputus adalah perselisihan hasil, bukan yang lain.

8. Independensi Penyelenggara

Penyelenggara Pilkada serentak adalah KPU beserta jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya sebagaimana diatur oleh UU. Derajad independensi penyelenggara akan sangat menentukan apakah konflik bakal manifes atau tidak pada setiap tahapan Pilkada serentak 2015 ini. Semakin tinggi derajad independensi penyelenggara, maka akan menghindarkan kemungkinan munculnya konflik dan kekerasan, begitu pula sebaliknya.

Penutup

Meneropong berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pilkada serentak 2015, kita dapat berpijak dari pengalaman setiap penyelenggaraan pilkada dan pemilu sebelumnya. Masalah yang sama senantiasa muncul berulang, dan biasanya muncul pada tahap pencalonan dan penetapan hasil pemilihan.

Kunci utama agar setiap daerah dapat melaksanakan Pilkada serentak 2015 dengan sukses, lancar dan tanpa kekerasan terutama adalah sangat tergantung pada derajad independensi penyelenggara, berikut penegakkan aturan dalam pelaksanaannya. Selebihnya sukses berikut aman tidaknya pilkada serentak tidak mungkin tercapai tanpa kerja cerdas, managable, dan kerja keras bahu membahu antar seluruh stakeholder pilkada, baik KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, para pasangan calon, pemerintah dan pemerintah daerah, partai-partai, aparat keamanan maupun masyarakat itu sendiri.

[1] Anggota Komisi II dan Badan Legislasi DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan

[2] Lihat Andrew Coulson dan Adrian Campbell, Local Government in Central and Eastern Europe: The Rebirth of Local Democracy Books(London: Routlege, 2008) dan lihat LCC, 2005 Elections in Europe: Portuguese Local Election, 2005, Polish Parliamentary Election, 2005, Danish Parliamentary Election 2005 (General Books LLC, 2010).

[3] Lihat Report for the South Australian Local Government Elections May 2003 (South Australian Government - State Electoral Office, 2003).

[4] Bhagat and Butiong, Federal Versus Unitary, http://www.lewishistoricalsociety.com/wiki/tiki-print_article.php?articleId=136, diunduh 4 Oktober 2015.

[5] Lihat Scott Mainwaring (1), Dilemmas of Multiparty Presidential Democracy: The Case of Brazil (Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, New York: 1992)

[6] Lihat Jennifer Conroy Franco, Election and Democratization in Phillippines (London: Routlege, 2001).

[7] JHA Logman, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif. Edisi Terjemahan, Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru-Van Hoeve. Hal.130

[8] Harun Alrasid, Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti), hal.5

[9] Bagir Manan, Teori dan Politik Onstitusi, Jakarta (Dirjen Dikti Depdiknas, 2000) hal.41

[10] JHA Logman, Ibid.
[11] Periodesasi ini berlaku pada saat UU Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Peraturan Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, lihat Pasal 18.

[12] Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1957, selama belum terbentuknya UU tentang Pemilihan Kepala Daerah maka pengisian jabatan Kepala Daerah dipilih melalui DPRD, lihat ketentuan Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1957

[13] Periodesasi ini berlaku sejak keluarnya UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

[14] Periodesasi ini berlaku sejak UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, lihat Pasal 15 dan Pasal 16

[15] Periodesasi ini berlaku sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lihat Pasal 34.

[16] Periodesasi ini berlaku sejak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[17] Sumber ebsite KPU http://infopilkada.kpu.go.id/index.php?r=Dashboard/paslon&tahap=3

[18] http://nasional.kompas.com/read/2015/08/26/10582321/Ini.Calon.Petahana.yang.Lolos.Verifikasi.di.Pilkada.Serentak?page=all

Tulisan diatas merupakan tulisan dari Key Note Speaker pada Seminar Sekolah Sespimmen Dikreg Ke-55 T.A. 2015 dengan Tema "Pilkada Serentak, Permasalahan dan Pemecahannya", pada hari Selasa, 6 Oktober 2015 di Auditorium STIK-PTIK.

PERBEDAAN PUBLIC RELATION DAN MARKETING, PERBEDAAN ANTARA HUMAS DENGAN PEMASARAN

Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Dunia

Pemilihan Kepala Daerah Serentak: Praktik dan Potensi Konflik

About me

Subscribe and Follow

Twitter

#tag

recent posts

Popular Posts

Flickr Images

Formulir Kontak