Yaitu hukum yang mengatur tentang isi hubungan antara sesama anggota masyarakat, antara anggota masyarakat dengan masyarakat, antara anggota masyarakat dengan penguasa negara, antara masyarakat dengan penguasa negara.

Didalam hukum materiil ini ditetapkan mana sikap tindak yang diharuskan dan mana yang dilarang serta mana yang diperbolehkan termasuk akibat hukum dan sanksi hukum bagi pelanggarnya.

2.      Hukum Formal

Yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan, menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum materiil dan bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. (Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Ikhtiar Ilmu Hukum. Badan Penerbit Iblam. 2006. Halaman. 39-40).

Kebenaran Materiil dan Kebenaran Formil

Kebenaran Materiil

Yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Kebenaran Formil

Yaitu kebenaran yang hanya berdasarkan pada formalitas bukti-bukti yang ada tanpa dibutuhkan keyakinan hakim.

DELIK DELIK FORMIL DAN DELIK MATERIIL

Istilah delik materiil dan delik formil itu adalah singkatan dari delik yang dirumuskan secara formal dan material.

Delik Formil

Dikatakan ada perumusan formal jika yang disebut atau yang menjadi pokok dalam formulering adalah kelakuannya. Sebab kelakuan semacam itulah yang dianggap pokok untuk dilarang.

Akibat dari kelakuan itu tidak dianggap penting untuk masuk perumusan. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian, yang penting adalah kelakuan untuk memindahkan penguasaan barang yang dicuri. Dalam hal pasal itu kelakuan dirumuskan sebagai “mengambil”. Akibat dari pengambilan tadi, misalnya dalam pencurian sepeda bahwa si korban lalu harus jalan kaki sehingga jatuh sakit, tidak dipandang penting dalam formulering pencurian.

Delik Materiil

Dikatakan ada perumusan materilil ketika yang disebut atau menjadi pokok dalam formulering adalah akibatnya. Oleh karena akibatnya itulah yang dianggap pokok untuk dilarang.

Bagaimana caranya mendatangkan akibat tadi tidak dianggap penting.

Biasanya yang dianggap delik materiil adalah misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pembunuhan (Pasal 358 KUHP) karena yang dianggap pokok untuk dilarang adalah adanya akibat menderita sakit atau matinya orang yang dianiaya atau dibunuh. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu, tidak penting sama sekali.

DELIK DELIK FORMIL - MATERIIL

Perlu diajukan pula bahwa ada rumusan-rumusan yang material-formal. Artinya disitu yang menjadi pokok bukna saja caranya berbuat tetapi juga akibatnya.

Contoh adalah Pasal 378 KUHP yaitu penipuan.

Akibatnya yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu atau memberi utang maupun menghapuskan piutang, mengingatkan pada rumusan yang material. Meskipun demikian tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan hati orang yang ditipu masuk dalam pengertian penipuan menurut pasal di atas.

Hanya kalau caranya menggerakkan hati itu memakai nama palsu, martabat menurut Pasal 378 disini terang ada rumusan formal. (Prof. Moeljatno, SH. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2000. Halaman 68-69).

DELIK DAN DELIK ADUAN

Delik

Tindak pidana juga disebut delik atau perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Delik Aduan

Pada umumnya jika terjadi tindak pidana maka pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh kepolisian, kejaksaan dan kehakiman tanpa permintaan dari orang yang terkena tindak pidana segera melakukan penyidikan, pengusutan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang yang bersalah atas perbuatan tindak pidana itu.

Akan tetapi diantara banyak tidak pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena tindak pidana itu. Tindak-tindak pidana semacam itu disebut delik aduan (klachtdelict)

Delik aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1.   Delik aduan Absolute, ialah delik (tindak pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal 287, 293, 310 dan berikutnya 332, 322 dan 369. dalam hal ini pengaduan diperlukan untuk menuntut tindak pidananya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi : ”saya minta agar tindak pidana ini harus dituntut”.

Oleh karena yang dituntut itu tindak pidananya, maka semua orang yang tersangkut dalam tindak pidana itu (melakukan, membujuk, membantu, dsb) tanpa ada kecualian, harus dituntut, biasanya dikatakan bahwa delik aduan yang absolute ini tidak boleh dibelah.

2.      Delik aduan relatif, ialah delik (tindak pidana) yang dalam keadaan biasa bukan merupakan delik aduan, akan tetapi baru jika dilakukan oleh sanak keluarga yang tertentu dalam pasal 367 KUHP, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan ini tersebut dalam pasal-pasal 367, 370, 376, 394, 404 dan 411 KUHP.

dalam hal ini pengaduan itu diperlukan guna menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam tindak pidana itu, jadi bukan untuk menuntut tindak pidananya, oleh karena itu biasanya dikatakan bahwa delik aduan relatif itu dapat dibelah.

Untuk mengetahui apakah suatu delik itu delik aduan atau bukan, di dalam KUHP dapat diketahui dengan membaca dalam pasal atau bab dimana tindak pidana itu tercantum, oleh karena bila delik itu ditentukan sebagai delik aduan, tentu dinyatakan dalam pasalnya atau babnya.

Bagi delik-delik aduan dalam pasalnya senantiasa disebutkan orang yang berhak mengadu. Ini adalah orang terkena tindak pidana, artinya bagi kejahatan-kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan sebagainya maka yang dipandang sebagai orang yang terkena delik itu adalah pemilik barang-barang.

Sumber Hukum Formal adalah :

a.      Undang-undang

b.      Kebiasaan (custom) dan Adat

c.      Perjanjian antar negara (traktat/ treaty)

d.      Putusan-putusan Hakim (Jurisprudentie)

b.      Apa sebabnya demikian halnya. (Menurut Van Bummelen).

Membuktikan

Mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. (Martiman Prodjohamidjojo. ”Komentar atas KUHAP”).

Alat bukti

Adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Sistem pembuktian

Adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, yaitu :

a.      Adanya macam alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

-        Ia tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa.

-        Tidak boleh ada hubungan keluarga.

-        Mampu bertanggung jawab yakti sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.

2.      Syarat Formal

-        Kesaksian harus diucapkan dalam sidang.

-        Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah.

-        Tidak dikenai asas unus testis nullus testis.

3.      Syarat Subyektif/ Material

-        Saksi menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.

-     Bilamana keterangan saksi ini dibacakan didalam persidangan pengadilan, maka keterangan saksi tersebut ”disamakan nilainya” dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan didalam persidangan pengadilan. Karena itu adalah sah sebagai alat bukti menurut UU (KUHAP).

-       Mahkamah Agung RI No. 661. K/ Pid/ 1988, tanggal 19 Juli 1990.

-   Pengadilan Negeri di Baturaja Sumatra Selatan No. 190/ Pid/ B/ 1987/ PN. BTA, tanggal 30 desember 1987. (Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VI No. 63 Desember 1990; halaman 115).

-      Pasal 162 ayat (2) huruf c KUHAP

Jika keterangan saksi tersebut diberikan dimuka penyidik dengan mengucapkan sumpah atau janji maka nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan dalam sidang.

Asas Unus Testis Nullus Testis

a.      Asas unus testis nullus testis artinya adalah satu saksi bukan saksi. Didalam KUHAP diatur dalam pasal 185 ayat (2) yang berbunyi : Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.

b.     Asas unus testis nullus testis tersebut dapat disimpangi berdasarkan pasal 185 ayat (3) KUHAP, yang mengatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti lain yang sah.

c.   Berdasarkan tafsir a contrario keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah, misalnya :

Ø  Satu keterangan saksi ditambah dengan keterangan terdakwa.

-       Jika keterangan saksi dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada didalam berkas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan. (Pasal 163 KUHAP).

·        Primair : pasal 340 jo 55 jo 56 KUHPidana.

·        Subsidiair : pasal 338 jo 55 jo 56 KUHPidana.

·        Subsidiair lagi : pasal 353 (3) jo 55 jo 56 KUHPidana.

·        Lebih Subsidiair lagi : pasal 351 (3) jo 55 jo 56 KUHPidana.

-  Bahwa jaksa dalam requisitoirnya menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan delict dalam dakwaan primair, ex pasal 340 jo 55 jo 56 KUHPidana.

-        Bahwa putusan ini didasari oleh pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

·       Putusan hakim pertama ini didasari oleh alasan bahwa keterangan para saksi adalah sangat meragukan serta tidak dapat dipercaya, sehingga dalam kasus ini tidak ada keterangan para saksi dan petunjuk sebagai alat bukti yang sah seperti dalam pasal 184 jo 183 KUHAP. Pendirian haki mini juga mengaitkannya dengan asas hukum geen straf zonder schuld, serta pasal 6 (2) Undang – undang No. 14/ 1970. Dengan alasan ini maka terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut.

·   Bahwa putusan yang diberikan oleh hakim pengadilan negeri tersebut tidak sempurna dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Hakim ternyata tidak mempertimbangkan dalam putusannya tentang bukti petunjuk yang dapat diambil dari keterangan terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik serta keterangan dari para saksi.

·       Bahwa terdakwa yang mencabut/ menarik kembali keterangannya dimuka penyidik dengan alasan bahwa keterangannya itu diberikan dalam keadaan terpaksa karena terdakwa telah dipukuli oleh penyidik, tidak dapat dibenarkan oleh Majelis Mahkamah Agung, sebab menurut hasil pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan Negeri ternyata tidak terdapat bukti-bukti bahwa terdakwa sewaktu diperiksa penyidik telah diperlakukan tindak kekerasan atau dipukuli.

·       Bahwa pencabutan keterangan atau pengakuan oleh terdakwa yang tidak beralasan tersebut adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa.

·  Bahwa disamping itu, mengingat pula ada keterangan saksi yang melihat terdakwa mengangkat tubuh korban dan meletakkannya di pinggir jalan. Keterangan saksi ini juga merupakan bukti petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa.

·    Bahwa berdasar atas pertimbangan ini, Mahkamah Agung berpendirian bahwa perbuatan terdakwa memnuhi elementen pasal 338 KUHPidana, sehingga melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair, turut serta melakukan pembunuhan.

·        Pengadilan Negeri Gunung Sitoli : No. 170/ Pid.B/ 84, tanggal 23 April 1985.

-        Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

-        Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.

o   Pasal 120 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

o   Pasal 132 ayat (1) KUHAP

Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oelh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

o   Pasal 133 ayat (1) KUHAP

-        Pasal 1 butir 28 KUHAP

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Apa yang disampaikan oleh ahli mempunyau 2 (dua) kemungkinan :

a.      Sebagai alat bukti keterangan ahli.

b.      Sebagai alat bukti surat.

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP (halaman 62), keterangan dokter bukan keterangan ahli tetapi keterangan saja yang merupakan petunjuk. Yang disebut keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk memeriksa mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

c.      Pemanggilan dan Pemeriksaan Ahli

Pemanggilan Terhadap Ahli

-        Dasar hukum pemanggilan seorang ahli adalah sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni pasal 146 ayat (2) dan pasal 227 KUHAP.

-        Sebelum memberikan keterangan, ahli bersumpah atau berjanji menurut cara agama masing-masing.

d.      Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli

1.      Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

2.      Suatu keterangan ahli baruu mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti.

3.      Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.

2.      Surat otentik

-        Oleh karena ”Certificate of Appraisal”, tidak dibuat oleh Pejabat Umum, melainkan dibuat oleh suatu perusahaan penilai, PT. Kharisma, maka Certificate of Appraisal a’quo secara yuridis tidak dapat digolongkan sebagai akta authentik, seabgaimana yang dimaksud oleh pasal 165 HIR jo pasal 1868 BW sehingga dalam kasus diatas, meskipun ”Certificate of Appraisal” mengandung isi/ keterangan yang tidak benar/ palsu, yang kemudian dimasukkan/ dicantumkan dalam Akta Notaris Perjanjian Hutang/ Kredit, maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan/ atau menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam Certificate of Appraisal, adalah tidak dapat dikualifikasikan sebagai ”Perbuatan Pidana (Strafbaar feit)” ex pasal 266 ayat (1) KUH Pidana.

-        Pengadilan Negeri Bandung : No. 870/ Pid/ B/ 2002/ PN. Bdg, tanggal 12 September 2002.

-     Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung : No. 324/ Pid/ 2002/ PT. Bdg, tanggal 23 Oktober 2002.

-        Mahkamah Agung RI : No. 1893-K/ Pid/ 2002, tanggal 27 Februari 2003.

(Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XIX No. 218 November 2003; halaman 41).

”Surat bukti yang tidak diberi materai tidak merupakan alat bukti yang sah”.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1971, No. 589 K/ Sip/ 1970.

(Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972. Buku I Hukum Perdata. FH. UNPAD Bandung, Februari 1974. Halaman 113).

“Surat bukti yang tidak bermaterai tidak dapat dijadikan alat bukti, sehingga harus dikesampingkan”.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Februari 1970, No. 321/ 1970/ Pdt.

(Yurisprudensi Jawa TImur 1975-1976, Tahap kedua, buku II Hukum Perdata. FH. UNAIR, Desember 1976. Halaman 108).

Surat bukti yang tidak bermaterai.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung : Kwitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti, karena tidak bermaterai oleh Hakim dikesampingkan.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 28-8-1975 No. 983 K/ Sip/ 1972.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata Dan Acara Perdata, halaman 218-219).

Ketentuan bukti surat yang tanda tangannya diakui.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung ; Dalam surat Perjanjian sewa menyewa tersebut (bukti P. IV) penggugat mengakui telah menerima dari tergugat penyetoran sebanyak Rp 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran kontrak sewa dan tanda tangan dalam surat perjanjian ini diakui sebagai tanda tangannya sendiri.

Dengan adanya pengakuan tersebut menurut pasal 1875 BW surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akte otentik, sehingga kwitansi sebagai tanda penerimaan uang tersebut tidak diperlukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 3-12-1974 No. 1034 K/ Sip/ 1971.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata Dan Acara Perdata, halaman 218).

”Dalam hal telah mengakui kebenaran tanda tangan dalam suatu surat, tetapi menyangkal tentang kebenaran penulisan yang terdapat dalam surat yang bersangkutan, maka adalah beban yang menyangkal untuk membuktikan sangkalannya itu”.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 17 Mei 1973 No. 109/ 1972/ Pdt.

(Yurisprudensi Jawa Timur 1975-1976, Tahap kedua, buku II Hukum Perdata. FH. UNAIR, Desember 1976. Halaman 118).

Kekuatan Hukum Tanda Tangan :

”Seseorang tidak dapat menyatakan secara sah, bahwa ia tertipu oleh pihak lain, apabila ia membubuhi tanda tangannya di bawah suatu surat perjanjian tanpa membaca isi surat perjanjian itu terlebih dahulu”.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Juli 1970, No. 290/1969/ perd/ PTB.

(Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-19762 Buku I Hukum Perdata halaman 121).

Surat perjanjian di bawah tangan :

”Surat perjanjian di bawah tangan yang dibuat tanpa kehendak atau persetujuan pihak yang bersangkutan hanya dapat dibatalkan, apabila surat tersebut dibuat bertentangan dengan hukum atau karean adanya kesesatan, paksaan atau penipuan.”

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Juli 1970, No. 290/1969/ perd/ PTB.

(Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-19762 Buku I Hukum Perdata halaman 121).

Surat Keterangan Kepala Desa

’Surat-surat bukti yagn diajukan penggugat untuk kasasi berupa : keterangan keputusan Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camat; U.D. tanggal 3 Desember 1966 No. 282/ 18; peta form 32 A/ 410/ 69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April; bukan merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang”.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 20-8-1975 No. 907 K/Sip/ 1972.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata Dan Acara Perdata, halaman 217).

Foto Copy.

Karena judex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 14-4-1976 No. 701 K/ Sip/ 1974.

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata Dan Acara Perdata, halaman 218).

Menurut Prof. Mr. D. Simmons dalam Leeboek Van Het Nederlandsche Strafrecht jilid II, maka dimasukkan pengertian akte otentik, ialah balans suatu NV yang telah disetujui, buku besar, surat angkutan, journal kapal, obligasi, velgbriefjes.

(Martiman Prodjohamidjojo, SH. Komentar Atas KUHAP. Pradnya Paramita Jakarta. 1984. Halaman 91).

KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA

-     Bahwa sesuai dengan sistem pembuktian negatif yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti adalah bersifat bebas.

-        Bahwa karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat.

-        Disamping itu haruslah diingat pula tentang adanya minimum pembuktian (M. Yahya Harahap 1985: 837), walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya, pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain.

Berarti sifat kesempurnaan formalnya, harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.

Perlu diingat dua hal tentang kekuatan alat bukti surat (A. Karim Nasution, op cit: 121) yaitu :

-     Bahwa bagaimanapun kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap bukti-bukti surat dalam perkara perdata, namun surat-surat tersebut dalam perkara pidana dikuasai aturan, bahwa mereka harus menentukan keyakinan hakim.

Dengan demikian maka dalam perkara perdata, hakim adalah berkewajiban untuk memutus suatu perkara menurut kekuatan bukti dari suatu akta otentik yang tidak dilemahkan oleh bukti sangkalan, tetapi dalam perkara pidana, akta yang sama dapat saja dikesampingkan oleh hakim.

b.      Surat

-        Bahwa mengenai ”batas minimum pembuktian” yang diatur dalam pasal 183 ini, harus dikaitkan dengan pasal 184 (1) KUHAP.

-        Dalam kasus ini, Hakim telah menghukum terdakwa berdasar atas bukti yang tidak lengkap dan ”kurang dari” batas minimum yang diwajibkan oleh undang-undang No. 8/ 1981 (sistem pembuktian negatief wettelijk).

-        Bahwa dengan demikian, maka kita dapat menarik ”abstrak hukum” sebagai berikut :

Ø Bahwa pengakuan terdakwa didalam persidangan yang mengatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tanpa disertai atau didukung oleh alat bukti lainnya, maka pengakuan terdakwa ini saja masih belum memenuhi ”Asas batas minimum pembuktian” sebagaimana ang ditentukan oleh Undang-undang (KUHAP)

Ø  Pangadilan Negeri Kotabumi Lampung No. 018/ Pid. B/ 1988, tanggal 7 Juli 1988.

Ø  Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 132/ Pid. B/ 1988, tanggal 24 Desember 1988.

-        Pasal 40

-        Pasal 46 ayat (2)

-        Pasal 181 ayat (2)

-        Pasal 194 ayat (2)

-        Pasal 197 ayat (1) huruf l

b.      Penyitaan (pasal 38 s.d. 46 dan pasal 128 s.d. 130 KUHAP).

2)  Informasi elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

2)     Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a.   Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan;

b.   Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1.    Tulisan, suara, dan/ atau gambar.

2.     Peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

2.      Mr. R. Tresna, Komentar H.I.R. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

3.      HMA Kufal, SH., Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. UMM Press, 2007.

4.  Hari Sasangka, SH., MH. & Lily Rosita, SH., MH. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Mandar Maju, Bandung, 2003.

5.      Djoko Prakoso, SH., Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.

6.      Munir Fuady. Teori Hukum Pembuktian – Pidana dan Perdata. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

7.  M. Yahya Harahap, SH. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

8.    M. Yahya Harahap, SH. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

9.    Martiman Prodjohamidjojo, SH. Komentar Atas KUHAP – Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

10.   Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Ikhtiar Ilmu Hukum. Badan Penerbit Iblam. 2006.

11.  Martiman Prodjohamidjojo, SH. Kitab Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana. Simplex, Jakarta, 1984.

12.   Waluyadi, SH. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif. Djambatan, 2001.

13.   Irawan Soejito, Teknik Membuat Undang – Undang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

14.   Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972. Buku I Hukum Perdata. FH. UNPAD Bandung, Februari 1974. halaman 113.

15. Yurisprudensi Jawa Timur 1975-1976, Tahap Kedua, Buku II Hukum Perdata. FH. UNAIR, Desember 1976. halaman 108.

16. Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata Dan Acara Perdata, Halaman 218-219.

17.   Majalah Hukum Varia Peradilan. Diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia. (IKAHI).

18.   Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 44).